Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas dampak yang ditimbulkan. Tujuannya bukan hanya mengganti kerugian secara materi, tetapi juga membantu korban memenuhi kebutuhan setelah mengalami peristiwa yang merugikan. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban mungkin membutuhkan biaya pengobatan, perawatan psikologis, pendampingan, serta dukungan untuk memulihkan kehidupannya. Namun, persoalan muncul ketika pengadilan sudah memutuskan jumlah ganti rugi, sedangkan pelaku tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayarnya.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengadilan belum tentu membuat korban memperoleh haknya secara nyata. Sebagai contoh, seorang pelaku diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp50 juta, tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun aset yang cukup. Akibatnya, korban masih harus membiayai proses pemulihan menggunakan sumber dayanya sendiri. Padahal, kerugian tersebut muncul akibat tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak korban harus disertai langkah yang benar-benar dapat memastikan hak tersebut terpenuhi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi dan layanan pemulihan. Bentuk kerugian yang dapat diperhitungkan meliputi kehilangan penghasilan, kerusakan atau kehilangan harta benda, penderitaan akibat tindak pidana, serta pengeluaran untuk perawatan fisik maupun psikologis. Aparat penegak hukum juga berkewajiban menjelaskan hak tersebut kepada korban. Selain itu, harta kekayaan pelaku dapat disita berdasarkan izin pengadilan sebagai jaminan pembayaran.
Apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, terdapat prosedur lanjutan yang dapat dilakukan. Korban atau ahli warisnya dapat melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada pengadilan agar pihak yang bertanggung jawab memperoleh peringatan tertulis. Jika pembayaran tetap tidak dilakukan sesuai ketentuan, harta yang telah disita dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila nilai aset tidak mencukupi, hukum juga mengatur kemungkinan penerapan pidana penjara pengganti. Meskipun demikian, hukuman penjara tidak otomatis membuat korban menerima sisa uang yang belum dibayarkan.
Oleh sebab itu, keterlibatan negara menjadi sangat penting. Melalui Undang-Undang TPKS dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, tersedia mekanisme Dana Bantuan Korban. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak cukup untuk membayar seluruh restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan kompensasi atas kekurangannya melalui dana tersebut. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam artikel, pemberian kompensasi dilakukan paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima LPSK, dengan kemungkinan perpanjangan apabila dana belum tersedia secara memadai.
Selain pembayaran ganti kerugian, korban juga membutuhkan pemulihan yang menyeluruh. Program pemulihan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang belum tertangani, seperti layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan pendampingan lainnya. Kompensasi dan program pemulihan mempunyai tujuan berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dalam memastikan korban tidak menghadapi dampak tindak pidana seorang diri.
Inti pembahasan artikel ini adalah bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada penjatuhan hukuman atau penetapan jumlah restitusi. Pelaku tetap harus bertanggung jawab, sementara negara wajib memastikan korban memperoleh perlindungan dan bantuan yang diperlukan ketika pembayaran tidak dapat dipenuhi. Pemerintah, LPSK, serta aparat penegak hukum harus menjalankan mekanisme tersebut secara terbuka, cepat, dan mudah diakses. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum juga harus diukur dari kemampuan negara memenuhi hak korban dan membantu mereka kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Kunjungi situs web kami: https://lightsoundjournal.org/
BERITA TERKINI: https://lightsoundjournal.org/membongkar-kode-rahasia-konsumen-dengan-menghubungkan-big-data-dan-emosi-pembeli/