Perkembangan teknologi digital telah membuka banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui pekerjaan berbasis aplikasi atau yang dikenal sebagai ekonomi gig. Profesi seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja layanan digital semakin diminati karena menawarkan kebebasan dalam mengatur waktu kerja. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan serius yang sering kali kurang diperhatikan, yaitu minimnya jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Kemiskinan Bukan Hanya Masalah Kurangnya Penghasilan
Selama ini, kemiskinan sering dianggap sebagai akibat kurangnya usaha seseorang dalam mencari uang atau mengatur keuangan. Padahal, keadaan ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh kesempatan kerja, kebijakan pemerintah, serta akses terhadap fasilitas perlindungan sosial. SLOT RESMI
Seseorang bisa bekerja setiap hari dan memperoleh penghasilan, tetapi belum tentu memiliki kehidupan yang aman secara ekonomi. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada pekerja sektor informal yang harus menghadapi pendapatan tidak menentu dan berbagai risiko pekerjaan tanpa dukungan perlindungan yang memadai.
Pekerja Gig Menghadapi Risiko Tanpa Jaminan Memadai
Pekerjaan berbasis aplikasi memang memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Namun, pekerja sering kali harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan dan risiko, mulai dari biaya operasional, kecelakaan saat bekerja, hingga kehilangan pendapatan ketika tidak dapat menjalankan aktivitasnya.
Perbedaan perlindungan antara pekerja formal dan pekerja gig juga terlihat dalam penelitian Agusalim dan rekan-rekannya pada 2026. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peluang kepesertaan perlindungan sosial pekerja gig daring sekitar 33 poin persentase lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Sementara itu, kelompok pekerja gig lokal memiliki selisih sekitar 24 poin persentase.
Data tahun 2023 juga memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar. Kepesertaan jaminan kecelakaan kerja pada kelompok pekerja gig lokal hanya mencapai 2,54 persen, sedangkan pekerja formal berada pada angka 32,90 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko selama bekerja.
Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Ekonomi
Artikel ini menggunakan pemikiran Johan Galtung mengenai kekerasan struktural untuk menjelaskan persoalan tersebut. Konsep ini menggambarkan keadaan ketika sistem sosial dan ekonomi menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Dalam konteks ekonomi gig, pekerja memiliki kesempatan mencari penghasilan, tetapi belum tentu mendapatkan perlindungan yang sebanding dengan risiko pekerjaan mereka.
Istilah Sadar Dimiskinkan dalam pembahasan ini bukan berarti kemiskinan sengaja diciptakan oleh semua perusahaan atau pemerintah. Maksudnya adalah masyarakat perlu memahami bahwa ketimpangan kesempatan dan perlindungan dapat membuat kelompok pekerja tertentu terus mengalami kesulitan ekonomi.
Pemerintah dan Perusahaan Perlu Bertanggung Jawab
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan penyedia platform digital.
Beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain:
- Mempermudah pendaftaran jaminan sosial bagi pekerja dengan pendapatan tidak tetap.
- Menyediakan sistem pembayaran iuran yang lebih fleksibel.
- Meningkatkan perlindungan terhadap kecelakaan selama bekerja.
- Membagi tanggung jawab perlindungan secara lebih adil antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
- Memastikan pekerja memperoleh informasi yang jelas mengenai pendapatan, potongan biaya, serta hak perlindungannya.
Dengan langkah tersebut, pekerja tidak harus menghadapi seluruh risiko pekerjaan seorang diri.
Kesimpulan
Inti dari artikel ini adalah memiliki pekerjaan belum tentu menjamin seseorang terbebas dari kemiskinan. Pekerja gig memang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan melalui teknologi digital, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan jaminan sosial.
Masalah tersebut tidak cukup diselesaikan dengan meminta masyarakat bekerja lebih keras. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan perlindungan, sedangkan perusahaan platform harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang-orang yang menjalankan layanan mereka.
Pertumbuhan ekonomi digital seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya perusahaan dan pengguna layanan. Para pekerja juga berhak mendapatkan keamanan, perlindungan, serta kesempatan hidup yang lebih layak. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungi situs web kami: https://lightsoundjournal.org/
BERITA TERKINI: https://lightsoundjournal.org/fenomena-running-culture-mengejar-medali-jangan-sampai-melupakan-nilai-sportivitas/
Leave a Reply