Pemerintah Indonesia sedang menghadapi sorotan terkait kebijakan pengambilalihan jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai perusahaan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan tujuan mengembalikan penguasaan lahan yang dinilai bermasalah kepada negara. Namun, muncul persoalan mengenai bagaimana tanah tersebut dikelola setelah proses pengambilalihan selesai.
Artikel karya Purwanto Setiadi ini membahas adanya kekhawatiran bahwa kebijakan yang awalnya bertujuan melindungi kekayaan alam justru berpotensi mempertahankan kegiatan bisnis yang sebelumnya dilakukan perusahaan swasta. Artinya, perubahan kepemilikan belum tentu menghasilkan perbaikan lingkungan maupun memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. SLOT RESMI
Pengambilalihan Lahan yang Menimbulkan Pertanyaan
Salah satu contoh yang disoroti terjadi di Pulau Gebe, Maluku Utara. Masyarakat setempat menyaksikan kebakaran hutan yang meluas hingga mengancam kawasan sumber air bagi sejumlah desa. Ironisnya, lokasi tersebut merupakan bagian dari lahan konsesi yang sebelumnya telah berada dalam penguasaan negara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab menjaga kawasan setelah pengambilalihan dilakukan. Kehadiran pemerintah dalam menguasai lahan ternyata belum otomatis menjamin keselamatan lingkungan.
Berdasarkan investigasi IndonesiaLeaks yang dikutip dalam artikel, sedikitnya 26 wilayah konsesi yang telah ditertibkan mengalami kebakaran. Bahkan, kerusakan di delapan lokasi tercatat mencapai sekitar 5.380 hektare selama Juli hingga September 2026.
Sebagian Besar Lahan Dikelola untuk Kepentingan Bisnis
Artikel tersebut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil alih sekitar 6,2 juta hektare kawasan hutan. Namun, pembagian pengelolaannya menjadi perhatian penting.
Sekitar 4,23 juta hektare atau 68 persen diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan biodiesel. Sementara itu, sekitar 1,14 juta hektare atau 18 persen dialokasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk kepentingan pemulihan lingkungan.
Pembagian tersebut menimbulkan kritik karena sebagian besar lahan yang diambil atas alasan penertiban justru diarahkan untuk kegiatan ekonomi. Penulis mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar memperbaiki kondisi hutan atau hanya mengganti pihak yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan lahan.
Masyarakat Masih Menghadapi Persoalan Hak Tanah
Masalah lainnya berkaitan dengan masyarakat yang memiliki klaim terhadap kawasan tersebut. Di Kotawaringin Timur, misalnya, warga masih memperjuangkan sekitar 600 hektare tanah yang sebelumnya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Setelah pengelolaan berpindah kepada Agrinas, persoalan masyarakat ternyata belum terselesaikan. Aktivitas perkebunan tetap berjalan, bahkan pengamanan kawasan melibatkan aparat kepolisian.
Situasi ini memperlihatkan bahwa perubahan pengelola tidak selalu memberikan kepastian hak kepada masyarakat. Mereka masih berhadapan dengan persoalan akses dan penguasaan tanah yang belum mendapatkan penyelesaian.
Kesimpulan
Inti dari artikel ini adalah pemerintah tidak cukup hanya mengambil alih lahan dan mengumpulkan pemasukan negara. Kebijakan tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan lingkungan, penyelesaian konflik tanah, serta kepastian hak masyarakat.
Penulis mengingatkan bahwa penguasaan aset oleh negara tidak otomatis berarti kepentingan publik sudah terlindungi. Jika kegiatan eksploitasi tetap berlangsung tanpa perubahan mendasar, maka persoalan lama hanya berpindah ke pengelola baru.
Oleh karena itu, keberhasilan penertiban kawasan hutan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan luas tanah yang berhasil dikuasai atau jumlah uang yang diperoleh. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan hutan kembali terjaga, masyarakat memperoleh keadilan, dan sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Kunjungi situs web kami: https://lightsoundjournal.org/
BERITA TERKINI: https://lightsoundjournal.org/semangat-perjuangan-keadilan-dan-demokrasi/
Leave a Reply