Artikel berjudul “Transisi Energi dalam Bayang Hak Elektrifikasi” yang ditulis oleh Rico Novianto membahas persoalan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia di tengah upaya pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan. Tulisan ini menekankan bahwa perubahan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan memang penting, tetapi pemerintah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam menyediakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat.
Pada dasarnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Keberadaan listrik mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga komunikasi. Oleh karena itu, akses terhadap listrik seharusnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan atau kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Seluruh warga negara, termasuk masyarakat di daerah terpencil, berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang layak.
Artikel ini juga mengingatkan kembali sejarah pengelolaan listrik di Indonesia. Pada masa kolonial, penyediaan listrik lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kepentingan industri, perkebunan, dan wilayah perkotaan. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan listrik mulai ditempatkan sebagai tanggung jawab negara karena dianggap sebagai sektor penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Nasionalisasi perusahaan listrik pada tahun 1959 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat penguasaan negara terhadap sektor tersebut.
Namun, tanggung jawab tersebut dinilai belum sepenuhnya terlaksana. Data tahun 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dan sejumlah desa yang belum mendapatkan akses listrik. Meskipun angka elektrifikasi nasional telah mencapai tingkat yang tinggi, perbedaan data antara PLN dan Kementerian ESDM memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan masih membutuhkan perhatian serius. Kondisi ini membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan kelistrikan tidak cukup hanya diukur melalui persentase nasional, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat yang belum menikmati manfaatnya.
Penulis turut menyoroti kedudukan negara dalam mengelola sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan prinsip konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian listrik demi kepentingan umum. Peran perusahaan negara, khususnya PLN, menjadi penting dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Keterlibatan perusahaan swasta tetap dimungkinkan, tetapi harus berada dalam kerangka kerja sama yang tidak menghilangkan kendali negara terhadap pelayanan listrik.
Persoalan lainnya muncul ketika perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Padahal, penggunaan energi fosil masih mendominasi pembangkit listrik nasional, sedangkan kontribusi energi terbarukan relatif kecil. Menurut penulis, peralihan menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi atau pemberian insentif kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memperbaiki jaringan transmisi, distribusi, dan ketersediaan pasokan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang stabil.
Gangguan listrik dan pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Batam pada 2026, menjadi gambaran bahwa sistem penyediaan energi masih menghadapi kelemahan. Ketergantungan terhadap berbagai pemasok serta persoalan distribusi dapat memengaruhi kestabilan pelayanan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan perencanaan energi harus dilakukan secara terintegrasi.
Secara keseluruhan, artikel ini menyampaikan bahwa transisi energi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat atas listrik. Pemerintah tidak seharusnya hanya mengejar target penggunaan energi ramah lingkungan, tetapi juga memastikan seluruh warga mendapatkan akses listrik yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Kedaulatan energi bukan sekadar kemampuan menghasilkan energi sendiri, melainkan juga kemampuan negara menghadirkan manfaatnya secara adil. Dengan demikian, pembangunan sektor ketenagalistrikan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia.
Kunjungi situs web kami: https://lightsoundjournal.org/
BERITA TERKINI: https://lightsoundjournal.org/mengapa-seseorang-lancar-mengobrol-tetapi-mendadak-gugup-saat-presentasi/